Sekolah Gratis Harus Miliki Payung Hukum

Selasa, 10 Desember 2013 10:20:17 - Posting by redaksi - 835 views

Ya'qud Ananda Qudban

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa program sekolah gratis bagi jenjang SMK-SMA di kota Malang belum bisa direalisasikan pada tahun 2014 mendatang. Tahun depan, hanya SD-SMP yang bisa digratiskan, karena anggarannya tidak mencukupi apabila juga menggratiskan SMK-SMA.

Hal itu disampaikan oleh salah satu anggota komisi D DPRD kota Malang, Ya'qud Ananda Qudban, Jum'at (06/12). Menurutnya, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 360 miliar jika sampai jenjang SMA-SMK yang digratiskan. "Anggaran sebesar itu sulit direalisasikan, karena ditahun ini hanya ada alokasi Rp 160 miliar. Selain itu, sampai saat ini, belum ada payung hukum untuk program sekolah gratis ini," ungkapnya.

Besaran anggaran Rp 360 miliar itu, kata politisi Partai Hanura itu, berdasarkan perhitungan anggota dewan, khususnya di komisi D. "Sebelumnya, kami sudah menerima perencanaan kebutuhan operasional yang disodorkan oleh SMA/SMK di Kota Malang, dan ketemu diangka diatas," imbuhnya.

“Kalau ada dana sebesar itu, maka semua tingkatan pendidikan bisa digratiskan. Jika tidak, maka diperkirakan yang gratis hanya untuk jenjang SD-SMP di tahun 2014 nanti. Yang tidak kalah penting, dibutuhkan suatu komitmen Walikota Malang untuk mewujudkan pendidikan gratis. Caranya adalah dengan menerbitkan peraturan walikota yang mengatur pendidikan gratis," papar Nanda.

Lebih jauh perempuan berjilbab itu mengatakan, bahwa pada akhir tahun ini ditarget rancangan peraturan daerah (ranperda) pendidikan bisa disahkan. Saat pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2013, ada wacana pendidikan gratis. “Poin itu yang awalnya belum ada, akhirnya kita masukkan ke ranperda agar bisa mengatur soal pembiayaan pendidikan," urainya.

Di dalam perwali itu nantinya, terang dia, bisa lebih jelas mengatur apa yang gratis dan apa yang masih bisa ditarik oleh pihak sekolah kepada siswa. Perwali ini, sekaligus sebagai payung hukum untuk pendidikan gratis. "Jadi kalau sudah ada aturan yang jelas, maka suatu program akan berjalan sesuai alurnya," pungkas Nanda.asa-KP

Tags #gratis #harus #hukum #miliki #payung #sekolah